Sorot Jogja – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kemenkumham Sumsel) menggelar kegiatan pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Kamis, 20 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan dipimpin oleh Bulan Mahardika Subekti, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, yang mengarahkan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel.
Pendampingan PEKPPP ini merupakan langkah strategis untuk meninjau dan mengevaluasi berbagai aspek dalam penyelenggaraan layanan publik. Tim pendamping akan melakukan reviu terhadap dokumen dan bukti pendukung yang menjadi bagian dari penilaian. Penilaian ini mencakup enam aspek utama dengan 30 indikator yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat, budaya pelayanan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi pelayanan publik.
Dalam upaya untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat, tim Biro Perencanaan dan Organisasi juga melakukan peninjauan langsung ke fasilitas pelayanan di Kanwil Kemenkum Sumsel. Peninjauan ini mencakup kondisi sarana dan prasarana, ruang tunggu, fasilitas bagi kelompok rentan, front office, serta sarana informasi dan pengaduan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.
Bulan Mahardika Subekti menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh ini sebagai kesempatan untuk mengukur sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan masyarakat. “Pendampingan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap dokumen, sarana prasarana, mekanisme layanan, hingga inovasi yang ada harus dipastikan berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong perbaikan berkelanjutan. Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan dan rekomendasi yang diperoleh dari proses evaluasi ini guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel.
Kemenkum Sumsel juga aktif dalam forum-forum lain, seperti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” yang diselenggarakan pada hari yang sama. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait layanan publik. Dalam forum ini, Kemenkum siap menjembatani berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, termasuk masalah kewarganegaraan dan administrasi kependudukan.
Dengan adanya kegiatan pendampingan PEKPPP dan forum pengaduan tersebut, diharapkan akan tercipta layanan publik yang lebih responsif dan solutif, serta mampu memenuhi harapan masyarakat. Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
