Sorot Jogja – Pertamina Patra Niaga Kalimantan pastikan mobil tangki tak terdaftar sebagai armada operasional, menggarisbawahi komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan energi. Kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI melalui penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) menjadi landasan utama untuk memastikan proses pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan minyak mentah (crude oil) berlangsung sesuai regulasi yang berlaku.
Direktur Niaga Pertamina Patra Niaga, Erwin Suryadi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap tantangan yang dihadapi industri energi, terutama di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan dinamika supply-demand yang tidak menentu. “Kami menyadari pentingnya transparansi dalam setiap keputusan pengadaan yang kami lakukan. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Pertamina Patra Niaga tidak hanya fokus pada pengadaan tetapi juga memperkuat armada mobil tangki. Penambahan armada ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi BBM, terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan penambahan armada dari Bima, Nusa Tenggara Barat, perusahaan berupaya untuk mempercepat penyaluran pasokan energi pascagempa bumi yang melanda.
Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, menyatakan bahwa pemulihan layanan energi di Flores menjadi prioritas utama. “Sebanyak 11 armada mobil tangki telah diberangkatkan ke Labuan Bajo untuk memastikan pasokan BBM tetap terjaga,” ungkapnya. Dari 52 SPBU yang ada di Flores, 32 di antaranya sudah beroperasi kembali, sementara 20 lainnya masih dalam proses pemulihan.
Dalam upaya memastikan armada yang digunakan untuk distribusi BBM tidak terdaftar sebagai armada operasional yang tidak sah, Pertamina Patra Niaga Kalimantan telah menerapkan sistem pemantauan yang ketat. Ini termasuk pengawasan terhadap mobil tangki yang digunakan untuk pengiriman, serta memastikan bahwa seluruh armada yang beroperasi telah terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, guna menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG, terutama di daerah-daerah yang terdampak bencana,” tambah Kitty Andhora, VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga. Keberadaan mobil tangki yang tidak terdaftar sebagai armada operasional menjadi perhatian serius, mengingat hal ini dapat mengganggu kelangsungan pasokan energi di masyarakat.
Kegiatan penambahan dermaga jetty di Terminal BBM Manggis, Bali, juga merupakan bagian dari upaya untuk memperlancar proses distribusi BBM. Dengan adanya fasilitas baru ini, Pertamina Patra Niaga berharap dapat mengurangi waktu tunggu dan antrean dalam proses bongkar muat BBM dari kapal tanker besar.
Keberhasilan dalam pengelolaan energi dan transparansi pengadaan menjadi sangat penting, terutama dengan adanya tantangan global yang semakin kompleks. Pertamina Patra Niaga berupaya untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga akuntabel dan profesional dalam pengelolaannya, demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung ketahanan energi nasional.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
