Sorot Jogja – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuki tahap baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pembiayaan program MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan. Pemisahan tersebut paling lambat diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2028.
Putusan MK ini merupakan hasil dari kasus yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) serta lima pemohon perseorangan yang menguji Penjelasan Pasal 22 ayat 3 UU APBN Tahun 2025. Mereka mempersoalkan program makan bergizi dimasukkan dalam pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan yang disebutkan dalam penjelasan tersebut.
Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, MK menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2026.
Menurut Mahkamah, alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% ditujukan untuk membiayai komponen inti penyelenggaraan pendidikan, seperti kebutuhan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, hingga evaluasi serta pengembangan pendidikan. Pembiayaan program MBG tidak termasuk dalam komponen utama pendidikan tersebut sehingga tidak semestinya dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan.
Selain itu, MK menilai Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun 2026 yang memasukkan pendanaan program MBG sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan telah memperluas makna frasa “operasional penyelenggaraan pendidikan”.
Putusan ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi atas status program MBG dan mencegah adanya penyalahgunaan anggaran pendidikan. Namun, perlu diingat bahwa putusan MK ini belum bersifat final dan dapat digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
