Sorot Jogja – Gelombang protes besar-besaran terjadi di Jawa Tengah, di mana massa buruh bersatu untuk menuntut penghentian proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mereka sebut sebagai sarang koruptor. Aksi demonstrasi ini berlangsung pada Rabu, 24 Juni 2026, di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, menyita perhatian publik dan media.
Dalam aksi tersebut, buruh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat dan Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (Geram-ARPI) menuntut agar Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan kedua proyek yang dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Koordinator aksi, Dani Eko Wiyono, menyatakan bahwa program MBG dan KDKMP gagal dalam mendongkrak perekonomian lokal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Stop MBG. Stop KDMP. Batalkan kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax,” teriak Dani dalam orasinya. Ia juga menekankan bahwa MBG tidak seharusnya menyasar seluruh pelajar, mengingat banyak keluarga berstatus ekonomi menengah ke atas yang tidak memerlukan bantuan tersebut.
Desakan dari massa buruh Jateng ini semakin menguat setelah terungkapnya informasi mengenai status ketenagakerjaan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG. Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) menilai bahwa status relawan ini berpotensi melanggar hak-hak pekerja, karena mereka dianggap memenuhi unsur hubungan kerja, namun tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi status ketenagakerjaan para relawan SPPG, karena banyak dari mereka yang belum terdaftar sebagai pekerja resmi,” ujar Dani, menegaskan bahwa hal ini dapat mengancam keberlangsungan hidup para relawan yang bekerja di bawah tekanan waktu tinggi.
Di tengah suasana duka setelah kematian Novia Rahmadhani Sihotang, calon manajer Kopdes Merah Putih, yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer di Jakarta, isu ini juga mengemuka. Keluarga Novia mengaku syok atas pemergiannya yang dianggap tiba-tiba, dan ini semakin menambah sorotan negatif terhadap program-program yang terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Kami sangat terpukul, karena dua hari sebelum meninggal, Novia masih sempat menelepon dalam keadaan baik,” kata Tiur, ibu Novia, menambahkan bahwa kematian putrinya seharusnya menjadi pelajaran bagi pengelolaan program-program yang melibatkan masyarakat.
Menanggapi protes ini, Pemprov Jawa Tengah menyatakan kesiapannya untuk mengkaji tuntutan yang disampaikan oleh massa buruh. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG dan KDKMP, untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dari berbagai sudut pandang, jelas bahwa amukan massa buruh Jateng desak proyek MBG dan Kopdes Merah Putih dihentikan: sarang koruptor! adalah sebuah sinyal kuat dari masyarakat yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah. Protes ini tidak hanya tentang program, tetapi juga tentang masa depan dan kesejahteraan rakyat.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
