Sorot Jogja – Dalam langkah strategis menanggapi pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD), Pemprov Kaltim boyong seluruh kepala daerah tagih Rp5,8 triliun ke Kemenkeu. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala daerah di Kaltim untuk membahas kondisi fiskal yang tertekan akibat pemangkasan TKD yang berakibat pada penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rudy Mas’ud mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk bersama-sama menemui Menteri Keuangan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperjuangkan alokasi transfer dari pemerintah pusat, yang merupakan salah satu penopang utama kemampuan fiskal daerah. “Kami berharap dengan pertemuan ini, kami dapat menjaga komunikasi langsung dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kompleks Kegubernuran Kaltim, pada Senin (3/8), para kepala daerah sepakat untuk mengumpulkan data dan fakta yang mendukung tuntutan mereka. “Kami ingin menyampaikan aspirasi ini dengan data yang kuat, bukan sekadar narasi politik,” tambah Rudy.
Proyeksi APBD Kaltim pada 2027 diperkirakan hanya mencapai Rp12,1 triliun, menurun drastis dari Rp21 triliun pada 2025. Jika proyeksi ini terealisasi, maka Kaltim akan mengalami penyusutan anggaran yang signifikan. Gubernur Rudy menekankan bahwa angka ini masih merupakan proyeksi awal dan bergantung pada keputusan pemerintah pusat terkait dana transfer.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan ini, dengan syarat bahwa semua argumen harus berbasis data dan naskah akademik yang kuat. “Penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan berbasis bukti,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten serta kota akan menuntut pembayaran kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp5,8 triliun, di mana Rp1,1 triliun merupakan hak Pemprov Kaltim dan Rp4,7 triliun untuk sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim.
Rudy Mas’ud juga menegaskan bahwa meskipun ada penurunan anggaran, program-program unggulan seperti Gratispol, yang memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa, tetap akan berjalan. “Ini adalah investasi untuk membangun sumber daya manusia kita,” ungkapnya.
Diharapkan, pertemuan dengan Kementerian Keuangan ini akan membawa hasil positif bagi Kaltim, sehingga pemerintah daerah dapat melanjutkan pembangunan dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan bersatu, kepala daerah Kaltim berharap dapat menuntut hak mereka secara efektif dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
