Sorot Jogja – Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Rais Syuriyah menegaskan bahwa NU Jabar tak pernah mendukung calon Kapolri baru. Pernyataan ini muncul di tengah desakan dari tokoh dan aktivis NU yang meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menjaga jarak dari politik praktis.
Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas, dalam sebuah konferensi pers, menekankan bahwa kepemimpinan PBNU ke depan harus independen dan tidak terjebak dalam kepentingan politik. “NU tidak boleh menjadi juru bicara presiden. Kedekatan dengan penguasa harus dibatasi. NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics—yaitu politik yang berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan,” ungkap Taufik.
Dalam konteks ini, Rais Syuriyah menegaskan bahwa NU Jabar tak pernah mendukung calon Kapolri baru, sebuah langkah yang dianggap perlu untuk menjaga integritas organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan sejumlah aktivis yang khawatir akan politisasi yang dapat mengganggu independensi organisasi, serta daya kritis PBNU dalam mengawal kebijakan publik.
Aktivis muda NU, Hatim Gazali, juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar dari tradisi pesantren dan tidak terafiliasi dengan partai politik. Ia mendorong adanya ruang bagi kepemimpinan muda yang transformatif, seperti yang pernah dilakukan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hatim menilai bahwa calon nakhoda PBNU harus mampu memahami dan mengadvokasi kepentingan masyarakat akar rumput seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil.
Beberapa waktu lalu, isu mengenai dukungan NU terhadap calon Kapolri baru menjadi sorotan publik. Namun, Rais Syuriyah menekankan kembali bahwa NU Jabar tak pernah mendukung calon tersebut. Penegasan ini diharapkan dapat menjadi sinyal bagi semua pihak bahwa NU berkomitmen untuk menjaga jarak dari politik praktis dan tetap fokus pada advokasi untuk kepentingan masyarakat.
Dalam menjelang Muktamar ke-35, harapan akan adanya kepemimpinan PBNU yang berintegritas dan tidak terlibat dalam politik praktis semakin menguat. Taufik Damas menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan bagi pengurus harian seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam harus diterapkan untuk menghindari konflik kepentingan.
Dengan semua dinamika ini, NU diharapkan mampu tampil sebagai organisasi yang independen, berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, serta tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika dalam setiap langkah politiknya. Rais Syuriyah juga menekankan bahwa NU harus tetap menjadi rumah bagi semua umat beragama, berkomitmen untuk mendukung keadilan sosial, dan menghormati perbedaan.
Ke depan, penting bagi PBNU untuk melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memiliki visi yang jelas dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat, tanpa terjebak dalam hiruk-pikuk politik praktis.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
