Sorot Jogja – Dekan FH Unand jawab keraguan Feri Amsari soal stok pangan: Data pemerintah valid [titlebase]. Dalam sebuah diskusi yang melibatkan berbagai pihak, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand), Ferdi, menanggapi keraguan yang dilontarkan oleh pakar hukum tata negara, Feri Amsari, terkait klaim pemerintah mengenai ketersediaan stok pangan di Indonesia. Ferdi mengklaim bahwa data pemerintah mengenai swasembada pangan adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pernyataannya yang disampaikan dalam video yang diterima pada Kamis, 13 Agustus 2026, Ferdi mengungkapkan bahwa keraguan Feri tidak terbukti, terutama karena tidak adanya protes dari petani mengenai ketersediaan pangan. “Kalau data pemerintah dianggap tidak sesuai, seharusnya ada petani yang marah atau mengajukan protes. Tapi kita lihat, tidak ada hal itu,” ujarnya.
Ferdi juga menegaskan bahwa selama dua edisi Lebaran terakhir, stok pangan tetap tersedia dan ini menunjukkan bahwa klaim pemerintah tentang ketersediaan pangan adalah benar. “Jika data pemerintah itu bohong, maka kita seharusnya melihat masyarakat kelaparan di sekitar kita. Namun kenyataannya tidak demikian,” tambahnya sambil tersenyum.
Menanggapi diskusi ini, Yanto, seorang karyawan Perum Bulog, juga memberikan tanggapan. Ia secara terbuka menantang Feri Amsari untuk datang langsung mengecek stok beras di gudang Bulog dalam waktu satu minggu. “Jika ada keraguan terhadap data cadangan beras, seharusnya pengecekan dilakukan langsung di lapangan,” tegas Yanto dalam video yang diterima media.
Sementara itu, Feri Amsari sendiri menolak tantangan debat yang dilayangkan oleh beberapa pegawai Bulog. Ia berpendapat bahwa tidak seharusnya ada pembenturan antara rakyat. Feri menegaskan bahwa ia menginginkan agar Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang menjawab tantangan debat tersebut.
Pernyataan Feri mengenai keraguan terhadap data pangan ini muncul dalam konteks kritiknya terhadap pemerintah, yang menurutnya tidak transparan mengenai data cadangan pangan nasional. Feri juga sebelumnya telah mengajukan tantangan debat terbuka dengan Menteri Pertanian untuk membahas isu ini lebih lanjut.
Dalam suasana yang semakin memanas, perdebatan mengenai validitas data pangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akademisi dan praktisi di lapangan. Ferdi menegaskan bahwa data pemerintah mengenai swasembada pangan harus diterima, sedangkan Feri Amsari terus mempertanyakan dan meragukan angka-angka yang disampaikan.
Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan dinamika yang ada dalam diskusi publik tentang pangan di Indonesia. Masing-masing pihak memiliki argumen dan bukti sendiri-sendiri, yang menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan pernyataan tegas dari Dekan FH Unand mengenai validitas data pangan, perdebatan ini dipastikan akan berlanjut. Apakah keraguan Feri Amsari dapat dibuktikan? Atau akankah klaim pemerintah tetap berdiri kokoh di hadapan kritik? Yang pasti, masyarakat menunggu hasil nyata dari diskusi ini.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
