Sorot Jogja – Presiden pro-Palestina lengser, Kolombia segera pulihkan hubungan dengan Israel [titlebase]. Abelardo de la Espriella, presiden terpilih Kolombia, mengumumkan rencana untuk memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Israel setelah dilantik pada 7 Agustus 2026. Pengumuman ini menandai pergeseran signifikan dari kebijakan luar negeri pendahulunya, Gustavo Petro, yang dikenal mendukung perjuangan Palestina.
Dalam sebuah pernyataan video, De la Espriella menyatakan, “Saya akan membuka kembali kedutaan besar Kolombia di Yerusalem,” menegaskan komitmennya untuk mendukung Israel, sebuah langkah yang berlawanan dengan kebijakan Petro yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada Mei 2024 sebagai protes terhadap serangan militer Israel di Jalur Gaza.
Pemerintahan baru Kolombia juga memutuskan untuk menghentikan rencana pembukaan kedutaan besar di Palestina, dengan De la Espriella menegaskan bahwa misi diplomatik Kolombia di wilayah tersebut tidak pernah berfungsi secara efektif. “Kami akan menangguhkan rencana tersebut sebagai bagian dari restrukturisasi jaringan diplomatik Kolombia,” ujarnya.
Dalam konteks ini, calon Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bola Escobar, telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, di Washington. Keduanya membahas langkah-langkah untuk memulihkan hubungan diplomatik, termasuk kemungkinan penukaran duta besar dan memperluas kerja sama di bidang perdagangan dan keamanan.
Rencana pemindahan kedutaan Kolombia ke Yerusalem menuai banyak kritik, mengingat status kota tersebut masih menjadi sengketa internasional. Langkah ini dianggap bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 478, yang menyerukan negara-negara untuk tidak mengakui perubahan status Yerusalem yang dilakukan oleh Israel. Meskipun demikian, De la Espriella menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Kolombia akan mengalami perubahan besar setelah pemerintahan baru mulai berkuasa, meninggalkan warisan Petro yang secara terbuka mendukung Palestina.
Pada saat yang sama, De la Espriella juga mengumumkan rencana untuk menutup 14 kedutaan besar dan sekitar 15 konsulat di seluruh dunia untuk mengurangi pengeluaran birokrasi. “Sebagian besar penutupan ini tidak berarti pemutusan hubungan total, tetapi saya akan menutup kedutaan di negara-negara seperti Kuba dan Nikaragua, yang tidak akan memiliki hubungan sama sekali dengan pemerintahan saya,” ujarnya.
Perubahan kebijakan luar negeri ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap opini publik di Kolombia, yang sebelumnya mendukung posisi Petro terkait isu Palestina. Beberapa pengamat mengkhawatirkan bahwa meskipun pemerintah baru mengubah arah kebijakan, warisan politik Petro masih akan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap hubungan Kolombia dengan Israel dan Palestina.
Dengan langkah ini, Kolombia memasuki fase baru dalam hubungan internasionalnya, yang berpotensi menimbulkan ketegangan di dalam negeri dan di kawasan sekitarnya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pemerintah baru dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dengan harapan rakyat Kolombia yang masih mendukung Palestina.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.