Sorot Jogja – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan rasa kesalnya terhadap inisiatif Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang membuka sayembara tangkap begal. Pigai kesal pejabat buka sayembara begal, KDM jawab kritik Menteri HAM: Ada 2 alasan penting.
Dalam acara yang berlangsung di Hotel Papandayan, Bandung, pada Selasa (28/7/2026), Pigai menegaskan bahwa sayembara yang menawarkan hadiah antara Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan berisiko tinggi dan dapat membahayakan keselamatan publik. Ia berharap inisiatif tersebut hanya bersifat guyonan dan tidak serius.
“Kalau serius ya tidak boleh. Tetapi kalau guyonan enggak apa-apa. Guyonan aja. Tetapi kalau serius tidak boleh, itu bahaya,” jelas Pigai. Ia menambahkan bahwa penyerahan fungsi penegakan hukum kepada masyarakat tanpa pembekalan yang memadai berpotensi melanggar etika dan mengundang kekerasan.
Pigai menyoroti bahaya yang mungkin terjadi ketika warga sipil yang tidak terlatih mencoba menangkap pelaku kriminal. “Kalau sipil yang tidak terlatih mukul dong, ya? Berdarah-darah. Apa diperbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan? Tidak etis,” ujarnya. Ia pun mempertanyakan etika di balik pemberian imbalan untuk tindakan yang berpotensi berujung pada kekerasan.
Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya mengumumkan sayembara ini melalui akun Instagram-nya, dengan pernyataan bahwa hadiah akan diberikan kepada siapa pun yang dapat melumpuhkan pelaku pencurian, copet, jambret, begal, atau perampok, dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Dedi mengklaim bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberantas kejahatan yang marak terjadi di Jawa Barat.
Menanggapi kritik dari Menteri HAM, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan bahwa ada dua alasan penting di balik sayembara tersebut. Pertama, ia berpendapat bahwa ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan mereka. Kedua, ia meyakini bahwa partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan dapat menciptakan rasa solidaritas dan saling peduli di antara mereka.
Namun, meskipun Dedi Mulyadi mengemukakan alasan-alasan tersebut, banyak pihak tetap khawatir tentang konsekuensi dari sayembara ini. Beberapa pakar hukum dan keamanan juga memperingatkan bahwa inisiatif semacam ini dapat menyebabkan tindakan kekerasan yang tidak diinginkan, terutama jika tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak kepolisian.
Dalam perspektif hukum, sayembara ini dapat dilihat sebagai sebuah langkah yang kontroversial. Sementara beberapa orang menganggapnya sebagai pendekatan inovatif untuk memberantas kejahatan, yang lain melihatnya sebagai bentuk pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang bisa berujung pada masalah hukum yang lebih besar.
Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan. Pigai kesal pejabat buka sayembara begal, KDM jawab kritik Menteri HAM: Ada 2 alasan penting, namun hanya waktu yang akan membuktikan seberapa efektif dan aman inisiatif ini.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
