Sorot Jogja – Isu mengenai data ganda dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat setelah DPR desak BGN benahi, ditemukan 6 juta data ganda penerima MBG: Ada yang butuh tapi tak tersentuh. Temuan ini diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan menjadi perhatian serius oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin.
Menurut Zainul, ketidaksinkronan data antarlembaga dalam penyaluran MBG sangat memprihatinkan. “Kami meminta BGN segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh agar tidak ada lagi penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali,” ujarnya. Ini penting dilakukan agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan program MBG.
Sudaryono mengungkapkan bahwa sekitar 6 juta data ganda ditemukan dalam daftar penerima manfaat MBG. Hal ini terjadi karena satu anak bisa terdaftar sebagai penerima manfaat di dua instansi berbeda. Contohnya, seorang anak yang terdaftar sebagai siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama, tetapi juga tercatat sebagai santri di pondok pesantren.
Dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Pangan, Sudaryono menjelaskan, “Ada potensi pengurangan sekitar 6 juta penerima MBG. Kita sisir terus data ini untuk memastikan semua penerima tercatat dengan benar.” Proses penyisiran yang dilakukan oleh BGN melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Agama, hingga Kementerian Kesehatan.
Usaha untuk menyelaraskan data antara lembaga-lembaga ini bertujuan agar tidak ada identitas penerima yang tercatat lebih dari satu kali. Sudaryono menambahkan bahwa dengan adanya data ganda ini, banyak anak yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak terlayani.
Setelah proses validasi, data terbaru menunjukkan adanya pengurangan yang signifikan, dengan 4.864.467 peserta didik yang terdeteksi sebagai data ganda. Hal ini menunjukkan perlunya langkah cepat dan tepat dalam penanganan data penerima manfaat MBG. Selain itu, terdapat 845.660 data ganda guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang juga telah dibersihkan.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh BGN dan kementerian terkait, diharapkan jumlah penerima manfaat yang valid dapat ditingkatkan. Sebelum validasi, jumlah siswa di bawah Kemendikdasmen mencapai 36.641.241 orang dan 6.206.699 siswa di bawah Kementerian Agama, sedangkan jumlah guru dan tenaga kependidikan mencapai 2.865.209 orang di Kemendikdasmen dan 486.359 orang di Kementerian Agama.
Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas program ini, Sudaryono juga menyebutkan bahwa sebanyak 1.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap beroperasi untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis, terutama di wilayah dengan kasus stunting yang tinggi.
Dengan penanganan yang lebih sistematis dan terarah, diharapkan program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan gizi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. DPR desak BGN benahi, ditemukan 6 juta data ganda penerima MBG: Ada yang butuh tapi tak tersentuh, menjadi salah satu tanda bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam hal penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
