Sorot Jogja – Dalam sebuah pengumuman yang mengejutkan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa sekitar 10.000 pegawai di Kementeriannya terindikasi melakukan tindakan judol dan memiliki masalah absensi. Pernyataan ini diungkapkan dalam konteks penegakan disiplin dan perbaikan sistem administrasi kepegawaian yang sedang dilakukan di kementerian tersebut.
Dody menjelaskan bahwa sejak akhir April 2026, ia menarik kembali kewenangan persetujuan izin cuti dari Sekretaris Jenderal Kementerian PU. Keputusan ini diambil setelah terungkapnya dugaan penyalahgunaan dokumen dalam pengajuan cuti oleh sejumlah pegawai. “Ada temuan bahwa banyak pegawai mengajukan izin cuti menggunakan dokumen palsu, sehingga saya perlu melakukan pembenahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa kebijakan ini bukan ditujukan untuk menyulitkan pegawai dalam memperoleh hak cuti mereka, melainkan untuk memperbaiki disiplin di lingkungan Kementerian PU. Ia juga memastikan bahwa proses administrasi pegawai akan diperbaiki sebelum kewenangan persetujuan cuti dikembalikan kepada Sekjen.
Dalam kesempatan yang sama, Dody juga menanggapi isu beredar yang menyebutkan bahwa seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PU meninggal dunia karena izin cutinya tidak disetujui. Dody dengan tegas membantah kabar tersebut, menyebutnya sebagai hoaks. Ia menyatakan bahwa pegawai yang dimaksud telah menderita sakit sebelumnya dan proses pengajuan cuti berlangsung setelah kondisi kesehatannya memburuk.
“Saya sudah mengecek dengan Biro Kepegawaian, dan tidak ada kasus seperti yang beredar di media sosial. Semua yang sakit memang sudah sakit terlebih dahulu,” jelasnya.
Dody menambahkan bahwa meskipun ada tantangan dalam penegakan disiplin, langkah-langkah yang diambilnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Kementerian PU. Dalam menghadapi berbagai tuduhan dan kritik, Dody juga menjelaskan mengenai penggunaan pesawat milik negara saat kunjungan kerja ke berbagai daerah. Ia mengklarifikasi bahwa pesawat yang digunakannya bukanlah jet pribadi, melainkan pesawat yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan untuk efisiensi waktu dalam melaksanakan tugasnya.
“Penggunaan pesawat nonkomersial ini dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, bukan untuk keperluan pribadi,” tegas Dody. Dengan agenda kerja yang padat, ia mengaku harus berpindah dari satu provinsi ke provinsi lainnya dalam waktu singkat, sehingga penggunaan penerbangan nonkomersial menjadi pilihan yang tepat.
Langkah-langkah yang diambil oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam mengatasi masalah absensi dan penyalahgunaan izin cuti menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem kepegawaian di kementeriannya. Dengan adanya sekitar 10.000 pegawai yang terindikasi judol, Dody berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin dan produktif, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.