Sorot Jogja – Pemerintah Australia baru-baru ini mengumumkan investasi tambahan sebesar A$4,6 miliar atau sekitar Rp58 triliun untuk mempercepat pembangunan galangan kapal selam bertenaga nuklir di Osborne, Australia Selatan. Dengan tambahan dana ini, total investasi yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai A$8,5 miliar (sekitar Rp107 triliun), menunjukkan komitmen kuat Australia untuk membangun armada kapal selam masa depan mereka.
Investasi ini merupakan bagian dari rencana besar dalam kerangka kerja AUKUS, sebuah perjanjian pertahanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, menyatakan bahwa pembangunan galangan kapal selam ini akan memperkuat kemampuan maritim Australia dan memastikan negara tersebut dapat membangun, mengoperasikan, serta memelihara armada kapal selam mereka secara mandiri.
“Pekerjaan yang berlangsung di Osborne menunjukkan bahwa AUKUS berada di jalurnya dan sedang diwujudkan sekarang,” ungkap Marles. Proyek galangan ini diperkirakan akan berlangsung selama sekitar satu dekade, dengan pembangunan fase pertama ditargetkan selesai dalam waktu 12 bulan. Selama periode ini, sebanyak 50 bangunan baru direncanakan akan dibangun untuk mendukung kegiatan pembuatan kapal selam.
Australia juga berencana untuk memproduksi kapal selam SSN-AUKUS yang pertama sebelum akhir dekade ini. Sementara itu, Indonesia, sebagai tetangga yang dekat, juga dihadapkan pada tantangan dan peluang dalam sektor maritimnya. Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami, menekankan pentingnya penguatan industri galangan kapal nasional untuk mengurangi ketergantungan pada kapal asing. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun hingga 1.200 unit kapal baru setiap tahunnya.
“Keberpihakan kepada industri perkapalan sesungguhnya adalah investasi jangka panjang bagi kemandirian ekonomi dan kedaulatan maritim Indonesia,” ujar Anita. Dia menggarisbawahi bahwa dukungan pemerintah melalui kebijakan yang berpihak sangat penting untuk mendorong kemandirian sektor maritim nasional.
Namun, tantangan tetap ada. Iperindo mencatat keterbatasan akses pembiayaan dan tingginya biaya operasional sebagai beberapa kendala yang dihadapinya. Oleh karena itu, mereka mengusulkan beberapa langkah kepada pemerintah untuk memperkuat industri perkapalan, termasuk pembangunan kapal milik pemerintah dan penyediaan insentif fiskal.
Dengan langkah-langkah tersebut, harapan untuk membangun armada kapal selam yang kuat di Indonesia tetap ada, meskipun Australia dengan investasi Rp58 T lagi memperlihatkan ambisi dan komitmennya dalam memperkuat kemampuan pertahanan maritimnya.
Seiring dengan perkembangan ini, banyak yang bertanya-tanya: mampukah ambisi kapal selam nuklir terwujud tidak hanya bagi Australia, tetapi juga bagi Indonesia yang berupaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan maritimnya?
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
