Sorot Jogja – Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan (GAUM-K) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Selasa (14/7/2026) untuk mengekspresikan penolakan mereka terhadap rencana safari politik Joko Widodo (Jokowi) ke wilayah tersebut. Aksi ini juga menyinggung polemik mengenai keabsahan ijazah Jokowi, yang hingga kini masih menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat.
Koordinator aksi, Hari Nugraha, menyampaikan bahwa penolakan mereka bukan tanpa alasan. Menurutnya, selama menjabat sebagai wali kota, gubernur, dan Presiden RI, Jokowi tidak pernah dapat menunjukkan ijazahnya. “Kami khawatir ini adalah bentuk penipuan terhadap rakyat, dan kami tidak mau tanah Jawa Barat diinjak oleh Jokowi dan kroni-kroninya,” ungkapnya saat orasi di depan gedung DPRD.
Aksi ini dihadiri oleh puluhan demonstran yang membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan mereka agar Jokowi tidak melanjutkan kunjungan ke Jawa Barat. Hari menegaskan bahwa penolakan ini akan dilaksanakan di setiap daerah yang menjadi tujuan safari politik Jokowi. “Kami akan menghadang di mana pun Jokowi hadir, dari ujung timur hingga ujung barat Jawa Barat,” tegasnya.
Dalam konteks ini, GAUM-K tolak safari politik Jokowi ke Jawa Barat, singgung polemik ijazah [titlebase] sebagai bagian dari aspirasi yang lebih luas mengenai transparansi dan kejelasan dalam pemerintahan. Mereka menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazahnya untuk menghapus keraguan yang ada di masyarakat.
Perwakilan GAUM-K lainnya, Andi Nenie Sri Lestari, juga menyoroti bahwa keberadaan Jokowi di Jawa Barat tidak diinginkan. Ia menyatakan, “Kami tidak sudi tanah Jawa Barat diinjak oleh Bapak Jokowi beserta keluarganya, apalagi mereka kembali menjadi penguasa di Indonesia.” Selama aksi berlangsung, mereka tetap dikawal oleh aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban.
Aksi penolakan ini muncul bersamaan dengan safari politik Jokowi yang bertujuan untuk mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menghadapi Pemilu 2029. Safari ini dimulai sejak akhir Juni 2026 dengan kunjungan pertamanya ke Provinsi Lampung. Saat itu, Ketua DPW PSI Lampung, Ahmad Rido Julian, mengklaim bahwa kunjungan Jokowi membawa dampak positif bagi partainya, dengan lebih dari 6.000 warga Lampung menyatakan bergabung dengan PSI setelah kunjungan tersebut.
Dari sudut pandang politik, Sekjen PKB M Hasanuddin Wahid juga memberikan tanggapan mengenai safari politik Jokowi, menyebutkan bahwa pemilu masih jauh dan yang lebih penting adalah bagaimana elit politik dapat bekerja untuk kesejahteraan rakyat. “Safari politik bukanlah yang dibutuhkan rakyat saat ini,” ujarnya.
Dengan berbagai pandangan yang muncul, termasuk dari GAUM-K yang menolak safari politik Jokowi ke Jawa Barat dan menyoroti polemik ijazah, situasi politik di Indonesia menjelang pemilu mendatang semakin menarik untuk diamati. Masyarakat mulai aktif bersuara dan menuntut transparansi serta kejelasan dari para pemimpin mereka.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
