Sorot Jogja – Dalam upaya menjawab keluhan mitra SPPG 3T, bos baru Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan komitmennya untuk mencari skema penyelesaian pembayaran yang lebih baik. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menekankan pentingnya pembangunan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga berfokus pada wilayah yang membutuhkan.
Luhut dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa SPPG perlu difokuskan di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, keberadaan SPPG harus berbasis data akurat, termasuk angka prevalensi stunting dan tantangan geografis. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 1.700 SPPG yang dibangun di wilayah-wilayah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan,” ujar Luhut. Ia menambahkan bahwa penentuan lokasi SPPG harus berdasarkan data yang valid, agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memerlukan gizi yang baik.
Selain itu, Luhut juga memberikan apresiasi kepada Sudaryono yang telah mengambil langkah tegas dengan menutup sekitar 1.300 SPPG yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Penutupan ini diharapkan dapat menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia dari tahap yang paling mendasar.
Dalam konteks ini, Sudaryono berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola SPPG dan memperkuat digitalisasi sistem BGN. Melalui integrasi digital, diharapkan seluruh rantai pasok, kontrol kualitas makanan, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG dapat dipantau secara aktual dan transparan.
“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” tegas Luhut. Dengan demikian, jawaban atas keluhan mitra SPPG 3T menjadi salah satu prioritas bagi Sudaryono dan timnya dalam menjalankan amanah ini.
Ke depannya, Sudaryono berencana untuk melibatkan semua pihak terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan SPPG agar dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan adanya komitmen dari BGN dan dukungan dari pemerintah, diharapkan masalah pembayaran dan pengelolaan SPPG dapat diatasi dengan lebih baik. Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi masyarakat di wilayah 3T yang sangat membutuhkan perhatian dalam hal gizi dan kesehatan.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
