Kontrak Paruh Waktu: Ketegangan di Kalangan ASN dan Realita Pekerja di Indonesia

pada 9 Agustus 2026 | 15:08

Sorot Jogja – Kontrak paruh waktu menjadi sorotan utama di Indonesia, seiring dengan meningkatnya jumlah pegawai yang terikat dalam skema ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga Mei 2026, terdapat 38,41 juta orang yang bekerja paruh waktu di Indonesia, yang merupakan bagian dari 49,21 juta orang yang bekerja tidak penuh. Ini menandakan bahwa hampir sepertiga dari total 148,19 juta pekerja di Indonesia berada dalam kategori ini, baik sebagai pekerja paruh waktu maupun setengah pengangguran.

Di tengah tren ini, situasi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadi perhatian publik setelah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial IYP viral akibat siaran langsung di media sosial yang membahas fee proyek. Dalam siaran tersebut, IYP menyinggung tentang persentase pembagian fee proyek, yang menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Bandung Barat, Fauzan Azima, mengonfirmasi bahwa IYP telah ditegur dan menghadapi kemungkinan sanksi mutasi setelah klarifikasi. IYP membantah bahwa siaran langsung tersebut dilakukan pada jam kerja, namun tetap saja, insiden ini menunjukkan risiko yang bisa dihadapi para pegawai dengan kontrak paruh waktu.

Baca juga:

Kasus serupa juga muncul dari pegawai PPPK di RSUD dr. Soekardjo, Nurma Zahara, yang memilih untuk mundur setelah mengeluarkan komentar tidak pantas terhadap pasien BPJS. Aksinya viral dan mendapat kecaman luas dari masyarakat, memaksa pihak rumah sakit untuk merekomendasikan surat pengunduran dirinya ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ini menunjukkan bahwa tekanan dan tanggung jawab yang dihadapi oleh pegawai dengan kontrak paruh waktu semakin meningkat.

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP), Fadlun Abdillah, menyerukan agar semua PPPK dan PPPK paruh waktu melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan. Fadlun menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan nasib para ASN yang berstatus PPPK, yang sering kali tidak mendapatkan jenjang karier yang layak. Seruan ini mencerminkan ketidakpuasan yang kian meluas di kalangan pekerja dengan kontrak paruh waktu, yang merasa terpinggirkan dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Baca juga:

Dengan meningkatnya jumlah pekerja paruh waktu dan berbagai masalah yang menyertainya, penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Dalam konteks ini, perlunya pengaturan yang lebih baik mengenai kontrak paruh waktu menjadi sangat mendesak, agar para pekerja tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga mendapatkan hak dan perlindungan yang layak. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan proyek dan etika kerja di kalangan ASN juga harus ditingkatkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan.

Secara keseluruhan, tren kontrak paruh waktu di Indonesia menunjukkan bahwa banyak pekerja menghadapi tantangan dan risiko yang tidak sedikit. Dengan langkah yang tepat, diharapkan kondisi ini dapat diperbaiki demi kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia.