Sorot Jogja – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pentingnya profesionalisme dan kompetensi dalam penunjukan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah terjadinya polemik terkait pengangkatan sejumlah individu, termasuk Ginka Febriyanti Ginting, yang dikenal sebagai relawan Prabowo. Penunjukan Ginka sebagai Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare) yang baru-baru ini viral, menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kualifikasi dan latar belakangnya.
Puan menekankan bahwa setiap pengisian jabatan komisaris BUMN harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan individu. “Kami mendorong agar ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026).
Ginka, yang berusia 28 tahun, sebelumnya merupakan Koordinator Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (BISON), sebuah kelompok relawan pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024. Pengangkatannya sebagai komisaris BUMN mengundang sorotan karena dianggap kurang berpengalaman dalam bidang yang ditangani oleh Pertamina Retail. Dengan gelar Sarjana Akuntansi dan Magister Manajemen dari Universitas Esa Unggul, publik mempertanyakan apakah rekam jejaknya sudah cukup untuk menjabat di posisi tersebut.
Selain Ginka, penunjukan Mufli Budi Ananda sebagai Komisaris PT Krakatau Posco juga mendapat perhatian. Mufli, yang merupakan asisten pribadi Raffi Ahmad, menjadi sorotan karena latar belakangnya yang tidak konvensional untuk jabatan di BUMN.
Puan Maharani berpendapat bahwa untuk mencapai tata kelola BUMN yang baik, penting untuk memiliki jajaran komisaris yang tidak hanya memiliki gelar pendidikan yang baik, tetapi juga pengalaman dan integritas yang dapat mendukung kinerja perusahaan. Dalam konteks ini, penunjukan Ginka Febriyanti Ginting dan Mufli Ananda menjadi contoh yang menonjol dari kekhawatiran yang lebih besar di kalangan publik terkait profesionalisme di sektor publik.
Dalam pernyataannya, Puan juga menyentuh isu rangkap jabatan, di mana 24 wakil menteri juga menjabat sebagai komisaris di berbagai BUMN. Hal ini dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kualitas pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan negara.
Sementara itu, Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara, yang enggan berkomentar mengenai kontroversi tersebut, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan BUMN. Ia menyebutkan bahwa langkah strategis saat ini adalah memangkas jumlah BUMN menjadi 250 entitas untuk menghemat biaya hingga Rp50 triliun.
Dengan adanya sorotan publik yang semakin tajam, harapan Puan adalah agar proses penetapan komisaris BUMN bisa lebih transparan dan berorientasi pada kualitas. Penetapan yang tidak hanya berdasarkan kedekatan politik, tetapi juga pada kapasitas dan kemampuan individu, akan sangat penting untuk memastikan bahwa BUMN dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, penunjukan relawan Prabowo jadi komisaris BUMN, Puan soroti profesionalisme menjadi isu yang relevan yang perlu dibahas lebih dalam di kalangan masyarakat dan pemerintah. Dengan melakukan evaluasi terhadap proses penunjukan ini, diharapkan dapat menciptakan BUMN yang lebih profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
