Komisi D DPRD Pemalang Lakukan Validasi Data untuk Cegah Bansos Salah Sasaran

Sorot Jogja – PEMALANG, Joglo Jateng – Dalam upaya untuk cegah bansos salah sasaran, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang mengambil langkah proaktif dengan mendorong perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa program bantuan sosial dan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin tepat sasaran.

Dalam rapat kerja yang diadakan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, anggota Komisi D, Mokh. Safi’i, menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan. “Validitas data DTSEN ini harga mati. Jika data keliru, program jaminan kesehatan dan bantuan sosial bisa salah sasaran,” tegasnya pada Rabu, 24 Juni 2026.

NIK Bukan Sekadar Nomor, Makna 16 Digit Angka pada KTP

B Berita

3 jam

Safi’i menjelaskan bahwa pembaruan data harus dilakukan secara berkala dan transparan. Banyak perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang belum tercatat dalam sistem data pemerintah, sehingga perlu adanya langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang ada akurat dan terkini.

“Kami meminta kepada OPD terkait untuk memperkuat koordinasi dan validasi data. Hal ini penting agar masyarakat miskin tidak kehilangan hak mereka atas jaminan kesehatan gratis dan program perlindungan sosial lainnya,” imbuhnya.

Komisi D DPRD Pemalang juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi proses pembenahan data yang sedang berlangsung. Mereka ingin memastikan bahwa semua program pemerintah berjalan dengan efektif dan tidak ada warga yang kurang mampu yang terlewatkan dari akses layanan dasar.

Pati Dalam Siaga Leptospirosis: 21 Warga Meninggal Akibat Kasus yang Melonjak Drastis

B Berita

5 jam

“Kami ingin seluruh masyarakat Pemalang mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan,” tambah Safi’i, menunjukkan tekad Komisi D dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Rapat kerja tersebut menjadi ajang untuk membahas berbagai langkah strategis dalam pengelolaan dan validasi data sosial yang lebih baik.

Dengan adanya dorongan ini, diharapkan ke depannya program bantuan sosial dan jaminan kesehatan dapat lebih tepat sasaran. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan diharapkan dapat terdeteksi dengan baik melalui perbaikan data yang dilakukan. Komisi D DPRD Pemalang berjanji untuk terus berkolaborasi dengan OPD dan lembaga terkait lainnya demi terwujudnya sistem distribusi bantuan yang lebih efektif.

Langkah ini juga mencerminkan keseriusan DPRD Pemalang dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan bantuan sosial di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang kerap berubah. Validasi data yang baik tidak hanya mendukung program-program pemerintah, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa hak-hak mereka akan terpenuhi.

Dengan upaya yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Pemalang, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan dan berbagai program sosial lainnya. Melalui validasi data yang tepat, diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam penyaluran bantuan, dan semua pihak dapat merasa diuntungkan dari kebijakan yang ada.