Sorot Jogja – Jakarta, FORTUNE – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola program tersebut agar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam pertemuannya dengan Kepala BGN, Sudaryono, pada 20 Agustus 2026, Luhut menekankan pentingnya data akurat, pengawasan ketat, dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program yang sangat vital ini.
“Pelaksanaan MBG harus ditopang oleh data akurat dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa bantuan ini sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” ujar Luhut. Beliau menyoroti bahwa lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) harus diutamakan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di wilayah yang memiliki tingkat stunting dan kerentanan pangan yang tinggi seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
BGN saat ini memprioritaskan pembangunan sekitar 1.700 SPPG di wilayah-wilayah tersebut. Luhut menekankan bahwa penentuan lokasi tidak boleh hanya didasarkan pada kemudahan operasional atau faktor bisnis saja. “Negara harus hadir di tempat yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Selain itu, Luhut juga memberikan apresiasi kepada BGN yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Hal ini menunjukkan langkah nyata dalam pengawasan untuk memastikan bahwa makanan yang disalurkan kepada anak-anak Indonesia memiliki kualitas yang baik.
Namun, di tengah upaya perbaikan ini, BGN juga dihadapkan pada isu serius lain, yaitu dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Kejaksaan Agung telah memeriksa tujuh saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan program ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk melengkapi alat bukti dan memperkuat pembuktian berkas perkara.
Kasus ini melibatkan beberapa pihak yang diduga mengetahui alur pengelolaan anggaran dan distribusi dalam program Makan Bergizi Gratis. Anang menegaskan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Di sisi lain, mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, juga memberikan tanggapan terkait pembangunan SPPG di Sulawesi Utara. Ia mengaku telah mengajukan pembangunan tiga dapur SPPG berdasarkan arahan dari Kepala BGN, Dadan Hindayana. Lodewyk menegaskan bahwa proses pembangunan ini bertujuan untuk memenuhi target Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya sekitar 5.000 SPPG beroperasi pada Agustus 2025.
Namun, Lodewyk membantah terlibat dalam proses pengadaan atau intervensi yang dapat menimbulkan dugaan korupsi. Ia menjelaskan bahwa jabatannya sebagai Wakil Kepala BGN tidak memberinya kewenangan untuk campur tangan dalam pengadaan.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, langkah-langkah perbaikan dalam tata kelola Badan Gizi Nasional menjadi sangat krusial. Tidak hanya untuk mencegah korupsi, tetapi juga untuk memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak di daerah yang paling membutuhkan. Program ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan masalah gizi dan stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
