Sorot Jogja – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 mengalami pemangkasan signifikan. Dalam klarifikasi yang disampaikan di Gedung DPR, Purbaya mengungkapkan bahwa anggaran MBG dipangkas menjadi Rp240,2 triliun, jauh dari angka Rp480 triliun yang sebelumnya beredar di publik. Menurutnya, informasi yang menyebutkan angka lebih tinggi tersebut kemungkinan besar merupakan kesalahan pengetikan.
Anggaran MBG ini merupakan bagian dari total alokasi untuk fungsi pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun, dan direncanakan dapat menjangkau sekitar 72,1 juta penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut meliputi siswa, mahasiswa, ibu hamil atau menyusui, serta balita. Dengan adanya penataan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas layanan serta memastikan penyaluran makanan bergizi tepat sasaran.
Purbaya menjelaskan bahwa langkah-langkah yang akan diambil untuk memperkuat pelaksanaan program ini meliputi perbaikan tata kelola secara menyeluruh, penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, serta pembentukan command centre untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa ada tantangan dalam mencapai target anggaran yang diinginkan. Ia menyatakan bahwa keinginannya untuk mencapai anggaran MBG sampai nol adalah hal yang mustahil, namun tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran yang ada. “Rp240 triliun yang betul. Saya tidak tahu mungkin ada salah ketik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp240 triliun,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, juga mengungkapkan bahwa proyeksi anggaran MBG di tahun 2027 memang mengalami penurunan, yang sebelumnya diperkirakan sekitar Rp268 triliun, kini dapat berkurang menjadi Rp174 triliun. Penurunan ini terkait dengan pengurangan jumlah dapur atau satuan pemenuhan pelayanan gizi dari 27 ribu menjadi 21 ribu lokasi, yang diharapkan dapat menghemat anggaran negara secara keseluruhan.
Namun, Said menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat proyeksi dan dapat berubah, tergantung hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 yang masih berlangsung. Pembahasan ini direncanakan akan selesai pada bulan September 2026, sehingga besaran anggaran final untuk program MBG akan ditetapkan setelahnya.
Purbaya juga mengklarifikasi mengenai dana bantuan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 44 miliar, yang bukan merupakan alokasi baru. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut adalah bagian dari anggaran tanggap darurat yang sudah dikirimkan sejak awal Agustus 2026. Meski demikian, Purbaya mengindikasikan bahwa peluang untuk menambah alokasi anggaran masih terbuka tergantung pada evaluasi kebutuhan di lapangan.
Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa anggaran MBG dipangkas, Menkeu Purbaya ngaku ingin sampai nol tapi mustahil [titlebase]. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui program-program yang ada.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
