Sorot Jogja – Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat konsumsi biosolar dan pertalite melonjak, menciptakan perubahan signifikan dalam pola konsumsi energi di Indonesia. Sejak bulan Juni 2026, harga Pertamax dan jenis BBM non-subsidi lainnya meroket, memicu masyarakat untuk beralih ke bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar. Menurut data terbaru, konsumsi Pertalite mengalami kenaikan hingga 9,4% hanya dalam bulan Juli 2026.

Lonjakan ini tidak lepas dari keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Pertamax yang kini mencapai Rp 16.250 per liter, sementara Pertalite tetap di kisaran Rp 10.000 per liter. Hal ini membuat banyak pengguna kendaraan beralih dari Pertamax ke Pertalite, sehingga komposisi konsumsi Pertalite meningkat dari 75% menjadi 80% selama periode Januari hingga Mei 2026.

Baca juga:

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi subsidi BBM mencapai Rp 116 triliun pada Semester I 2026, dengan volume penyaluran meningkat 7% dibandingkan tahun lalu. Mengingat tingginya ketergantungan sistem logistik nasional pada transportasi berbahan bakar solar, lonjakan konsumsi biosolar juga terlihat, di mana porsi konsumsi meningkat dari 93% menjadi 94,2% dalam waktu yang sama.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa lonjakan permintaan Pertalite dan biosolar menyebabkan antrean panjang di SPBU. Kenaikan ini mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan efisiensi biaya dalam pemilihan jenis BBM. Dalam rapat dengan Komisi XII, Eko Ricky Susanto, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, menyatakan bahwa perubahan ini mencerminkan dampak langsung dari kebijakan harga BBM non-subsidi yang semakin tidak terjangkau bagi masyarakat.

Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pembengkakan subsidi energi, terutama jika ketergantungan pada truk berbahan bakar solar terus berlanjut. Nirarta Samadhi dari WRI Indonesia mengingatkan bahwa setiap lonjakan harga minyak dunia dapat berujung pada peningkatan belanja subsidi dan kompensasi energi pemerintah, yang pada tahun 2022 saja melonjak hingga 261,4%.

Baca juga:

Dengan meningkatnya konsumsi biosolar dan pertalite, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi pemborosan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa mereka akan merevisi kuota distribusi Pertalite untuk mengatasi kenaikan konsumsi yang mendadak ini. Selain itu, ada harapan untuk penurunan harga BBM non-subsidi seiring tren penurunan harga minyak dunia.

Dalam konteks ini, kebijakan energi harus mempertimbangkan keseimbangan antara subsidi dan keberlanjutan. Mengingat tingginya ketergantungan pada bahan bakar fosil, transisi menuju energi terbarukan menjadi semakin mendesak. Masyarakat juga diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.

Baca juga: